JAKARTA (SINDO)- Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari didesak urrtuk mengkaji ulang penggunaan kartu elektronik dalam program Asuransi Kesehatan untuk Rakyat Miskin (Askeskin).
Komisi IX DPR menilai, rencana itu tidak menyelesaikan permasalahan. Seharusnya, pemerintah lebih memprioritaskan masalah pendataan kembali masyarakat miskin yang hingga kini masih terbengkalai. Anggota Komisi IX DPR Zuber Safawi mengatakan, rencana kartu elektronik ini bersifat memaksakan Sebab, keberadaan kartu ini tidak bisa menjamin berkurangnya pembengkakan klaim tagihan obat-obatan.
"Yang lebih penting dilakukan seharusnya pendataan. Sebab, hingga sekarang belum ada satu persepsi tentang kemiskinan antara BPS, pemda, , dan BKKBN," tegas Zuber di Jakarta, kemarin. Selain itu, rencana kartu elektronik ini juga akan menambah beban anggaran Depkes. Meski belum dapat memerinci jumlah anggaran yang akan dipakai, politikus PKS ini berpendapat anggaran tersebut akan menambah masalah kernbali. "Secara pribadi saya akan menolak hal ini, sebab ini bukan exit strategi bagi masalah Askeskin, * terangnya.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi IX DPR lainnya, Rudianto Tjen. Dia menyatakan, rencana tersebut merupakan proyek baru pihak-pihak tertentu yang ingin menyusahkan masyarakat miskin, Menurut politikus PDIP ini langkah pemerintah seharusnya tertuju pada perbaikan pendataan yang masih semrawut. Sebab, hal inilah yang bisa menjadi jalan keluar jangka pendek bagi program Askeskin. Terlebih lagi pendataan ini belum rnenyentuh kalangan grass root secara merata.
Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Ul Hasbullah Tabrany meminta Depkes mengkaji kernbali rencana kartu elektronik Askeskin. Pengkajian ini harus ditekankan pada efektivitas, efisiensi, dan tujuan. "Lebih baik dikaji dulu lebih saksama, jangan dari sekarang dipatok akan direalisasi ” jelasnya.
Menurut dia penggunaan kartu elektronik memang bisa mencegah penyimpangan peserta Askeskin. Namun, untuk penyimpangan dana tidak bisa dilakukan. Selain itu, Depkes juga harus mempertimbangkan masalah SDM yang akan mengawasi program baru tersebut.
Sumber : Koran Seputar Indonesia, Senin 20 Agustus 2007
Selengkapnya...
Kamis, 23 Agustus 2007
Kartu Elektronik Askeskin Ditolak
PT Askes Usul Pemegang SKTM Tak Dilayani
"Dari seribu penerima klaim Askeskin, 50 persen lebih memakai SKTM."
JAKARTA — Direktur Utama PT Asuransi Kesehatan (Askes) Orie Andari Sutadji mengusulkan agar warga pemegang surat keterangan tidak mampu tak lagi berhak dilayani melalui fasilitas asuransi kesehatan masyarakat.miskin (Askeskin). la ingin yang dilayani hanya pemegang kartu Askeskin, bukan sekadar surat keterangan miskin.
la mensinyalir banyak warga membayar petugas setempat agar bisa mendapatkan surat tidak mampu itu, yang sering disebut dengan singkatan SKTM."Harus ada cut off pemegang SKTM;" kata dia dalam jumpa pers dikantornya kemarin.
PT Askes, dia melanjutkan, tidak berwenang menghentikan pembuatan surat itu di tingkat pemerintah daerah. "Dari seribu pasien penerima klaim Askeskin, lebih dari 50 persen memakai SKTM," Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT Askes M.G.S. Aritonang menimpali.
Besarnya jumlah pemegang SKTM, menurut Orie, menjadi salah satu penyebab menipisnya dana PT Askes. sehingga klaim Askeskin dari sejumlah rumah sakit terpaksa ditangguhkan. " Setiap bulan, dia menjelaskan, PT Askes harus membayar klaim Rp 356 miliar untuk melayani 76,4 juta jiwa orang miskin.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dr. Bondan Agus Suryanto mengungkapkan klaim Rp. 39 miliar yang di-, ajukan 15 rumah sakit untuk korban gempa, hanya dibayar Rp 11 miliar oleh PT Askes, dari Rp 39 miliar.
Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyatakan SKTM tidak boleh berhenti karena itu bagian program Departemen Kesehatan untuk rakyat miskin.
Anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat, Zuber Safawi ingin SKTM tetap berlaku. "Jangan menzalimi rakyat miskin dengan cara seperti itu," katanya.
Bila pemerintah memiliki instrumen pengawasan yang memadai, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, penyimpangan dana Askeskin tidak akan terjadi.
Menghadapi persediaan dana yang menipis, Dewan akan mengupayakan penambahan anggaran untuk pelayanan kesehatan rakyat miskin pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007.
Sumber : Koran Tempo, Rabu 8 Agustus 2007
Selengkapnya...
Aparat Didesak Bongkar importir
TEMPO Interaktif, Solo: Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan meminta agar Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari tidak terburu-buru menolak penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Menurut anggota Komisi IX Zuber Safawi, surat keterangan itu selama ini justru menjadi solusi ketika cakupan asuransi kesehatan untuk warga miskin masih terbatas. "Pemerintah jangan menzalimi rakyat miskin dengan cara seperti itu," katanya kepada Tempo, Sabtu (4/8).
Zuber tak menampik bila Departemen Kesehatan telah kehabisan dana untuk pelayanan kesehatan bagi warga miskin. Namun, bukan berarti pemerintah lepas tangan dengan menginstruksikan rumah sakit untuk menolak penggunaan SKTM.
Menurut Zuber, DPR akan mengupayakan penambahan anggaran untuk pelayanan kesehatan rakyat miskin pada perubahan APBN 2007. "Kebutuhannya memang cukup besar, sekitar Rp 1 triliun," kata Zuber.
Sebelumnya, sejumlah rumah sakit dikabarkan telah menolak melayani warga miskin yang hanya berbekal SKTM. Bahkan di Kabupaten Klaten, warga pemegang Askeskin yang tidak tercantum sebagai penerima bantuan langsung tunai dari Bappenas, juga tidak lagi dilayani.
Sumber: Tempo Interaktif - Sabtu, 04 Agustus 2007
Selengkapnya...
