DPR: Evaluasi Pengiriman Pembantu ke Malaysia

TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Komisi IX DPR RI dari Faksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zuber Safawi menyatakan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) harus melakukan evaluasi pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. "Harus dilihat apakah tenaga kerja yang dikirim sudah dibekali keterampilan," ujar Zuber kepada Tempo, Kamis (11/10).

BNP2TKI, lanjutnya, harus melihat kembali proses seleksi, pengiriman dan perlindungan TKI. Sebelumnya, seperti diberitakan Koran Tempo (11/10), karena kebutuhan akan pembantu rumah tangga terus meningkat, Malaysia bermaksud menyewa pembantu dari India, Nepal, Laos, dan Vietnam.

Meski Malysia berhak mencari tenaga kerja dari negara lain, Zuber menyatakan sedikit banyak kebijakan Malaysia akan berpengaruh terhadap lapangan kerja. "Kalau di luar negeri berkurang, pemerintah harus menjamin ada lapangan kerja dalam negeri," katanya.
Sumber: Tempo Interaktif Kamis, 11 Oktober 2007 | 16:07 WIB
Selengkapnya...

Menteri Kesehatan Minta DPR Dukung Pembayaran Askeskin Langsung

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari meminta Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan mendukung sistem pembayaran langsung untuk program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Alasannya, sistem pembayaran langsung akan mempermudah pengawasan anggaran Askeskin.

"Tagihan langsung dibayar dari kas negara ke rumah sakit daerah," katanya dalam rapat kerja di Gedung MPR/DPR.

Pernyataan Siti ini menanggapi pertanyaan anggota Komisi Kesehatan, Zuber Safawi, soal pembayaran tagihan Askeskin yang tersendat. Anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini meminta menteri kesehatan mengkaji pelaksanaan Askeskin dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Menurut Siti, selama ini pengawasan atas pembayaran yang dilakukan PT Asuransi Kesehatan (Askes) sangat lemah. Begitu uang sudah sampai di kantor cabang Askes di daerah, pengawasannya menjadi sulit dilakukan. "Ibarat mencari jarum di tumpukan jerami," katanya.

Karena itu, jelas Siti, Departemen Kesehatan memutuskan pengelolaan dana Askeskin untuk puskesmas tak diberikan ke PT Askes. "Kalau dipegang Askes, nasibnya bisa sama seperti sekarang," katanya.

Hingga 31 Juli , total tagihan yang harus dibayar Rp 504 miliar. Tapi, PT Askes tak bisa membayar tagihan tersebut karena sisa saldo tak mencukupi. Departemen Kesehatan telah mengucurkan dana Rp 400 miliar.

Siti mengatakan, sejak terungkapnya kasus penggelembungan tagihan di Rumah Sakit Baubau, Sulawesi Tenggara, tagihan Askeskin secara umum menjadi menurun. Kalau sebelumnya rata-rata tagihan PT Askes sebesar Rp 350 miliar, "Sekarang jumlahnya di bawah itu," kata Siti tanpa menyebutkan nilainya. PRAMONO
Sumber: Tempo Interaktif Senin, 08 Oktober 2007 | 15:50 WIB
Selengkapnya...

Malaysia Didesak Meminta Maaf

”Tindakan tidak beradab, seperti tak punya Tuhan, agama dan leluhur”

JAKARTA- Sejumlah anggota Dewan Perwakilan rakyat mengecam tindakan anggota Plis Diraja Malaysia dan Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (Rela) yang memerkosa EW, tenaga kerja Indonesia. Mereka mendesak pemerintah Indonesia segera mengajukan protes keras kepada pemerintah Malaysia.

”Pemerintah harus melakukan protes kepada Malaysia. Peristiwa ini seperti mengulang penganiayaan wasit karateka dari Indonesia oleh oknum polisi Malaysia, ” kata anggota Komisi Tenaga Kerja DPR, Zuber Safawi, saat dihubungi Tempo kemarin.

Selain harus mengusut tuntas dan terbuka, ujar Politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini, Malaysia harus menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada korban, keluarga korban dan rakyat Indonesia. ”sebagai sebuah bangsa harga diri kami merasa diinjak-injak oleh oknum polisi tersebut. Secara resmi pemerintah Malaysia harus meminta maaf” katanya.

Hal senada diungkapkan Toeti Indarsih Loekman Soetrisno, anggota Komisi Tenaga Kerja dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Ia menilai kasus kekerasan oleh aparat kepolisian Malaysia dan Rela terjadi karena posisi tawar Indonesia sangat lemah. ”Perlakuanaparat Malaysia kejam dan tisak manusiawi, tapi Indonesia tidak pernah berbuat apa-apa,” katanya.

Pada 8 September lalu, EW, tenaga kerja Indonesia asal Lampung, diperkosa secara biadab oleh 12 orang di Muar, 150 kilometer dari Selangor, Malaysia. Selain melibatkan sekelompok Rela, dalang aksi itu adalah anggota polisi Malaysia berpangkat rendah. Sepuluh pelaku pemerkosaan sudah ditangkap.

Kepala badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoneisa Jumhur Hidayat juga sangat gerah dengan munculnya kasus pemerkosaan massl itu. Ia meminta Malaysia segera membubarkan Rela ”Tindakan Rela itu seperti tak punya Tuhan , agama dan leluhur, ’ katanya di Jakarta kemarin.

Sementara itu Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Departemen Luar Negeri Teguh Wardoyo membantah tudingan bahwa pemerintah Indonesia tidak melakukan upaya hukum atas kasus-kasus yang menimpa pekerja Indonesia selama ini, termasuk EW. Jalur bilateral dan internasional sudah ditempuh, tapi hasilnya nihil. Menurut dia, sistem kenegaraan di Malaysia menghambat dilakukannya penegakan hukum. ”itu kan negara zalim, jadi hukumnya amburadul,” ujarnya kemarin.

Berkaitan dengan rencana Migrant Care, lembaga swadaya untuk buruh migran, yang akan mengadukan Malaysia kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, pihakDepartemen Luar Negeri mendukungnya. ”Silakan saja. Dewan HAM memang memiliki prosedur untuk itu”, kata Direktur HAM Departemen Luar negeri Wiwiek Setyawati.
Dihibungi terpisak, Duta besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Zainal Abidin Zain, mengaku tak tahu harus berkomentar apa tentang kasus pemerkosaan yang menimpa EW tersebut. ”Saya tak tahu harus kata apa. Itukan ada di pusat. Saya tak terima laporannya” kata Zainal emarin

Sumber: Koran TEMPO, Rabu, 3 Oktober 2007



Selengkapnya...