Aparat Didesak Bongkar importir

TEMPO Interaktif, Solo: Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan meminta agar Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari tidak terburu-buru menolak penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Menurut anggota Komisi IX Zuber Safawi, surat keterangan itu selama ini justru menjadi solusi ketika cakupan asuransi kesehatan untuk warga miskin masih terbatas. "Pemerintah jangan menzalimi rakyat miskin dengan cara seperti itu," katanya kepada Tempo, Sabtu (4/8).


Zuber tak menampik bila Departemen Kesehatan telah kehabisan dana untuk pelayanan kesehatan bagi warga miskin. Namun, bukan berarti pemerintah lepas tangan dengan menginstruksikan rumah sakit untuk menolak penggunaan SKTM.
Menurut Zuber, DPR akan mengupayakan penambahan anggaran untuk pelayanan kesehatan rakyat miskin pada perubahan APBN 2007. "Kebutuhannya memang cukup besar, sekitar Rp 1 triliun," kata Zuber.

Sebelumnya, sejumlah rumah sakit dikabarkan telah menolak melayani warga miskin yang hanya berbekal SKTM. Bahkan di Kabupaten Klaten, warga pemegang Askeskin yang tidak tercantum sebagai penerima bantuan langsung tunai dari Bappenas, juga tidak lagi dilayani.
Sumber: Tempo Interaktif - Sabtu, 04 Agustus 2007