Kamis, 26 Juni 2008

Anggota DPR Prihatin Kasus Geng Nero

Jakarta, CyberNews. Anggota DPR RI FPKS asal Jateng Zuber Safawi mengaku prihatin dengan munculnya kasus kekerasan ”geng Nero” yang melibatkan para pelajar putri SMU di Pati, Jawa Tengah, beberapa hari lalu.

Kekerasan, menurut Zuber, bukanlah tradisi yang positif justru menurunkan citra para pelajar sebagai kaum muda intelektual. ”Saya prihatin dan sedih melihat tayangan kekerasan geng Nero. Ini perlu menjadi instropeksi bagi semua pihak baik siswa, orang tua maupun pihak sekolah agar kejadian ini tidak terulang kembali,” kata Zuber dalam siaran persnya kepada SM CyberNews, Selasa (17/6).

Menurut Zuber, penyebab terjadi kekerasan di kalangan para siswa adalah minimnya pendidikan moral dan lemahnya pengawasan baik dari pihak sekolah maupun keluarga.

”Seharusnya masalah moral mendapatkan perhatian yang serius dalam mata pelajaran sekolah sehingga para siswa memiliki mental dan kecerdasan sosial yang positif. Minimnya jam pelajaran agama juga perlu dievaluasi dan ditambah porsinya. Bentuknya dapat berupa kegiatan kerohanian maupun kegiatan lain yang menunjang pembentukan mentalitas siswa,” sarannya.

Dalam pandangan Zuber, keluarga juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam pembentukan karakter dan pengawasan terakhadap aktivitas siswa. ”Keluarga adalah sekolah pertama bagi siswa untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan solidaritas. Sehingga fungsi dan peran keluarga sebagai pembentuk karakter siswa harus kembali menjadi perhatian kita semua,” tandas Zuber, yang juga mantan Ketua Komisi Bidang Pendidikan DPR RI.

Zuber juga mengakui maraknya aksi kekerasan di kalangan pelajar tak luput dari pengaruh negatif pergaulan bebas dan tayangan media TV yang kerap memunculkan tayangan-tayangan kekerasan. ”Secara psikologis, para siswa adalah kelompok yang masih mencari identitas diri sehingga mudah sekali terpengaruh oleh budaya pergaulan bebas dan tayangan kekerasan di TV. Ini juga harus menjadi perhatian Pemerintah agar lebih serius mengawasi dan menindak media yang kerap mempertontokan aksi kekerasan,” ungkapnya.

Zuber berharap kasus geng Nero bisa diusut tuntas sehingga meredam kekhawatiran siswa dan orang tua. Jika perlu, pihak kepolisian menyelidiki kemungkinan adanya geng-geng kekerasan lain yang melibatkan siswa.

”Kasus geng Nero bisa menjadi pintu masuk aparat kepolisian untuk mencari dan menindak pelaku kekerasan lainnya yang mengancam para siswa. Kita berharap ini menjadi aksi kekerasan terakhir sehingga tak ada lagi korban,” harap Zuber.

Sumber : Suara Merdeka Cyber News, Selasa, 17 juni 2008
Selengkapnya...

Selasa, 17 Juni 2008

Istri Rudi Mengaku Diperas Polisi

JAKARTA, JUMAT - Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Di tengah situasi sulit yang dihadapinya, Ny Sri Sumarsih (28), ibunda Rida Wahyu - siswi TK Sekar Bangsa yang terkontaminasi psikotropika Happy Five - justru diperas seseorang yang mengaku sebagai polisi. Sri pun menggadaikan perhiasan untuk mendapatkan uang untuk disetor ke "polisi" tersebut.

Selain masalah anaknya terkontaminasi Happy Five, problem lain yang dihadapi Sri adalah suaminya, Rudi Muchtar (48), disangka oleh polisi sebagai bandar narkoba, tepatnya Happy Five. Seperti diberitakan, lima murid TK Sekar Bangsa, termasuk Rida, terkontaminasi Happy Five yang ditemukan Sri di tas Rudi. Pil-pil Happy Five itu kemudian dibawa Rida ke sekolah dan dibagi-bagikan ke teman-temannya.

Ditemui di rumahnya, Sri membantah dirinya melarikan diri. Sri mengakui bahwa sepanjang Rabu (11/6) ia dan keempat anaknya pergi ke rumah kerabat di Tanjungpriok, Jakarta Utara. Sri bertujuan menemui suaminya yang tidak pulang sejak terjadinya kasus Happy Five di TK Sekar Bangsa, sekolah Rida d kawasan Pondoklabu, Cilandak, Jakarta Selatan.

Sri juga mengatakan, dirinya mengungsi ke Tanjungpriok untuk menghindari wartawan. "Saya capek dicari wartawan terus," ujarnya di rumahnya di Gang Bakti I, RT 11/12 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (12/6) sore.

Sri menjelaskan bahwa suaminya bukan pengedar narkoba seperti yang dituduhkan polisi. Mengutip keterangan Rudi, Sri mengatakan tiga strip Happy Five (tiap strip isi 10 pil) di tas Rudi didapat dari kawannya ketika bertugas ke Garut, Jawa Barat, pekan lalu. "Bisa jadi ada yang iri sama bapak (Rudi) karena bapak disayang bos," ujarnya.

Hingga kemarin sore, Rudi masih menyembunyikan diri. Sri mengatakan suaminya ada di Jakarta namun ia tidak tahu di mana lokasinya. Sri juga mengaku tidak tahu kapan suaminya akan muncul untuk menjelaskan masalah Happy Five. Menurut Sri, suaminya trauma berurusan dengan polisi karena pernah mengalami peristiwa tidak menyenangkan ketika berurusan dengan polisi dalam masalah kecelakaan lalu lintas.

Diperas
Tentang pemerasan dari seorang pria yang mengaku sebagai polisi, Sri mengatakan dirinya dihubungi pria tersebut beberapa saat setelah lima murid TK Sekar Bangsa sempoyongan akibat mengonsumsi Happy Five, Senin (9/6). Pria tersebut mengaku sebagai Kapolsektro Cilandak dan minta uang Rp 5 juta agar kasus yang melibatkan keluarganya tersebut ditutup. Sri tidak menanyakan bagaimana pria tersebut mendapatkan nomor handphonenya.

Sri lantas menggadaikan kalungnya dan mendapat uang Rp 1 juta yang kemudian ia serahkan ke pria yang mengaku sebagai kapolsek tersebut. Kemarin, ketika dipanggil ke Mapolsektro Cilandak, Sri menceritakan ihwal uang Rp 1 juta tersebut.

Keterangan Sri membuat Kapolsektro Cilandak, Kompol Makmur Simbolon, geram. Makmur lantas memberikan nomor HP-nya kepada Sri. Ternyata, nomor tersebut tidak sama dengan nomor HP orang yang menghubungi Sri dan mengaku sebagai kapolsek.

Kepada Warta Kota Makmur mengatakan, pihaknya kini juga memburu pria yang mencatut namanya itu. Nomor HP yang digunakan untuk memeras Sri, yakni 0816773XXX, kemarin tidak bisa dihubungi. Makmur menambahkan, upaya pemerasan serupa juga menimpa Kepala TK Sekar Bangsa, Ny Maria Suprapti. Namun Suprapti tidak menuruti kemauan si penelepon.

Sri mengatakan, dirinya berharap sang suami segera muncul dari tempat persembunyian untuk menyelesaikan masalah dan kembali bekerja untuk menghidupi keluarganya. Sri mengatakan beban hidupnya semakin berat sejak munculnya kasus Happy Five. "Untuk beli sabun cuci saja nggak ada uang. Cucian satu minggu sudah numpuk," keluhnya.

Sebelum kasus Happy Five, Sri juga sudah merasakan kesulitan ekonomi. Bahkan, uang sekolah Rida nunggak empat bulan. Padahal, kata Sri, Rida sudah mendapat keringanan. "Murid yang lain bayar Rp 100.000, kalau anak saya bayarnya Rp 75.000," ujarnya.

Sri dinikahi Rudi yang berstatus duda empat anak delapan tahun lalu. Pasangan tersebut dikaruniai dua anak. Dua anak Rudi dari pernikahan terdahulu tinggal bersama pasangan Rudi-Sri di rumah petak milik orangtua Sri di Gang Bakti I, Cilandak Barat.

Prihatin
Kasus lima murid TK Sekar Bangsa, Pondoklabu, terkontaminasi psikotropika Happy Five mengundang keprihatinan Komisi IX DPR yang antara lain membidangi kesehatan. Anggota Komisi IX, Zuber Safawi, minta kasus Happy Five di TK Sekar Bangsa diusut tuntas karena berdampak sangat serius bagi masa depan anak-anak.

"Kasus ini harus diusut tuntas, karena efeknya sangat merugikan masyarakat," kata Zuber di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis.

Zuber mendesak instansi pemerintah, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta kepolisian mengungkap dan menindak tegas pelaku serta pengedar pil koplo itu.

Zuber juga mengatakan pemerintah harus memberi perhatian serius terhadap masalah tersebut karena kasus Happy Five di TK Sekar Bangsa bisa menjadi bukti bahwa peredaran narkoba makin luas. Politisi PKS ini juga mengatakan, modus yang digunakan pengedar narkoba juga semakin canggih dan variatif. (yos/dam/sab)

Sumber: kompas.com 13 Juni 2008
Selengkapnya...

Usut Coklat Narkoba

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IX (bidang kesehatan) DPR RI Zuber Safawi meminta kasus narkoba yang dibungkus kertas pembungkus makanan ringan jenis coklat dan dimakan anak TK Sekar Bangsa, Pondok Labu, Jakarta Selatan, diusut tuntas karena berdampak sangat serius bagi masa depan anak-anak.

"Kasus ini harus diusut tuntas karena efeknya sangat merugikan masyarakat," katanya di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis.

Zuber Safawi mendesak instansi pemerintah yakni Badan Pengaws Obat-obatan dan Makanan (BPOM) serta pihak kepolisian untuk mengungkap dan menindak tegas pelaku dan pengedar coklat berisi narkoba itu.


Lindungi anak-anak dari narkoba!
Pemerintah diharapkan memberi perhatian serius dan aparat keamanan segera memburu pelakunya. Keseriusan pemerintah dan aparat keamanan merupakan bukti adanya perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba yang kian luas hingga telah menjangkau anak-anak TK.

Kasus ini, menurut anggota DPR dari Fraksi PKS itu, menunjukkan semakin kuat dan luasnya jaringan penyebaran narkoba.

Modus yang digunakan juga semakin canggih dan variatif, seperti membuatnya dalam bentuk permen atau makanan ringan coklat yang disukai anak-anak.

"Kita perlu waspadai agar tidak terkecoh dengan ulah jahat pengedar narkoba," katanya yang menambahkan, pihaknya telah mendengar modus baru narkoba yang dikemas dalam bentuk permen dan makanan ringan coklat itu sudah cukup lama.


BPOM cepat umumkan kepada publik!
Namun, kata dia, BPOM lambat mengantisipasi dan meneliti sehingga kasus dengan modus baru ini muncul kembali dan memakan korban anak-anak TK. BPOM diharapkan cepat melakukan penelitian dan segera mengumumkan hasil penelitiannya kepada publik.

Kasus ini, menurut dia, hanya bagian kecil dari fenomena gunung es kasus narkoba yang beredar di Indonesia.

Dia yakin kasus narkoba telah menggurita dan mengakar dengan jaringan yang luas dan sistematis.

"Kinerja kepolisian sangat menentukan dalam pencegahan secara dini bahaya peredaran dan menangkap pelakunya," katanya.

Masyarakat diingatkan pula agar melakukan pengawasan terhadap makanan dan permen yang sering dikonsumsi anak-anak. "Kasus di TK Sekar Bangsa ini menunjukkan sikap orang tua yang kurang berhati-hati," kata Zuber Safawi.(*)

Sumber : Antaranews, 12 Juni 2008
Selengkapnya...

Kamis, 12 Juni 2008

Anggota DPR Minta 'Coklat Narkoba' Dimakan Anak TK Diusut

Jakarta - 5 Anak TK Sekar Bangsa, Pondok Labu, Jakarta Selatan, mengkonsumsi 'coklat narkoba'. Anggota Komisi IX DPR dari FPKS Zuber Safawi meminta kasus ini diusut.

"Kami minta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus ini karena efeknya sangat besar kepada masyarakat dan anak-anak," kata Zuber di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2008).

Menurut dia, pemerintah selayaknya memberi perhatian serius, mencari dan menangkap aktor-aktor intelektual yang berada di belakang kasus tersebut.

"Penyebaran sampai ke TK menunjukkan modusnya canggih dan variatif. Karena itu aparat kepolisian dan BPOM harus segera turun," ujarnya.

Zuber juga meminta orang tua mengawai makanan buah hatinya saat bersekolah.

Rida Wahyu, siswa TK Sekar Bangsa, membawa 30 butir narkoba Happy Five sebagai bekal ke sekolah karena mengiranya sebagai coklat. Rida membagikan 'coklat narkoba' itu kepada 4 rekannya. Sisanya tinggal 19 butir. Tak lama kemudian Rida dan 4 temannya sempoyongan dan dirawat di RS Fatmawati. Polisi kini masih memburu Rudi, ayah Rida. Rudi diduga sebagai pengedar narkoba. ( aan / nrl )

sumber : Detik.com, kamis, 12 Juni 2008
Selengkapnya...

Senin, 09 Juni 2008

Olahraga Nasional Berkualitas

Setelah cukup lama mangkrak pembahasannya, Alhamdulillah akhirnya pada tanggal 6 Sepetember DPR mengesahkan RUU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) dalam rapat paripurna. Pengesahan ini secara simbolik diharapkan menjadi awal geliat kebangkitan prestasi olahraga di tanah air di tengah keterpurukannya di berbagai kompetisi regional dan dunia.

Berbagai kasus wan prestasi olahraga kita adalah dampak dari minusnya perhatian pemerintah dan elemen masyarakat terhadap olahraga yang seharusnya dalam relasi antarbangsa dapat menjadi kanal bagi peningkatan martabat dan harga diri bangsa.

Potret olahraga di tanah air sepertinya ditandai dengan conflict of interest para pengurus cabang olahraga, holiganisme penonton, hengkangnya pemain berbakat ke manca negara dan mandeknya prestasi sehingga di tingkat regional Asia Tenggara pun, Indonesia terpuruk di bawah prestasi Thailand dan Malaysia.

Jika RUU SKN diharapkan sebagai instrumen hukum bagi pengaturan olahraga yang lebih sistematik dan terarah, maka sejauh mana RUU ini mampu menyelesaikan pelbagai problema yang melingkupi dalam pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga dewasa ini?

Sebagai sebuah paradigma, RUU SKN memandang pembinaan olahraga tidak hanya dalam kerangka logika politik semata yang bersifat konsumtif, yakni mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata dunia, namun juga sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk dan jasa yang mengandung nilai tambah.

Berbagai kemitraan dalam pengelolaan event-event olah raga diharapkan dapat menggairahkan keterlibatan masyarakat, meningkatkan peningkatan lapangan kerja dan pendapatan yang ber-konstribusi dalam GDP (Gross Domestic Product) sepertihalnyadinegara-negaramaju.

Namun yang lebih penting lagi adalah terciptanya lingkungan well-performed bagi tergaransinya penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. Kekhawatiran hengkangnya pelaku olahraga profesional tidak terulang lagi. Di sisi lain, pandangan minor selama ini jika olahraga menjadi beban APBN/APBD tidak terjadi. Dimensi ini yang tampaknya secara lebih baik dijelaskan dalam konsep industri olahraga versi RUU SKN.

Mengundang Kritik
Isu penting lain dalam RUU SKN adalah ditetapkannya pengaturan standar nasional keolahragaaan yang terdiri atas: tenaga, prasarana dan sarana, penyelenggaraan, pengelolaan organisasi dan layanan minimal keolahragaan secara berencana dan berkala, serta diselenggarakannya akreditasi terhadap kelayakan program sertifikasi, pembibitan, pendidikan/pelatihan dan organisasi keolahragaan.

Dalam pasal 81, 82, 83 dan 84/ bab 17 pemerintah terlihat mengambil peran yang besar baik mulai dalam proses standardisasi, akreditasi sampai sertifikasi. Hal inilah yang mengundang kritik para pengamat dan. praktisi olahraga. Mereka menilai pemerintah terjebak pada hal-hal bersifat teknis yang seharusnya lebih dipahami induk organisasi olahraga ketimbang oleh pemerintah.

RUU ini secara tegas membangun iklim yang lebih baik didalam keseriusan pembinaan dan pengembangan olahraga. Di dalam diktum kepengurusan komite olahraga nasional baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota pada pasal 40 ditegaskan bahwa mereka harus bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Di dalam bab penjelasan pasal 40 diperjelas, yang dimaksudkan dengan jabatan struktural adalah jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan.

Sedang jabatan publik adalah jabatan yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilhan DPR. Dengan demikian dipastikan bahwa pejabat eselon, gubernur, anggota DPR, DPD, hakim agung, komisi yudisial, Kapolri dan Panglima TNI tidak dapat merangkap jabatan tersebut.

Ketentuan ini sebagaimana dirumuskan Panja RUU SKN dimaksudkan agar terjamin kemandirian, netralitas dan keprofesionalan pengelolaan olah raga di tanah air.Bahkan lebih jauh, dipandang sebagai bentuk reformasi pengelolaan keolahragaan nasional. Kepengurusan dalam KONI maupun induk olah raga di tanah air selama ini lebih bersifat seremonial dan prestise.

Supaya tidak tumpang - tindih antara pembinaan penyelenggaraan olahraga serta lebih menyesuaikan dengan charter of International Olympic Committee (IOC) maka PANJA selanjutnya menyetujui peran KONI dibatasi pada pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi sedangkan penyelenggaraan kejuaraan olah raga selanjutnya diserahkan pada KOI (komite olimpiade Indonesia) atau National Olympic Committee (NOC).

Secara umum, RUU SKN ini telah memenuhi kriteria kesinambungan dan akomodatif realitas yang ada. Bahkan untuk mengakomodasi keinginan perubahan, jumlah pasalpun membengkak 85 dari 76 pasal dalam draft awal RUU. Kini dunia olah raga di tanah air mendapat kado hadiah ulang tahunnya yang terbaik yakni disahkannya RUU SKN dalam rapat Paripurna, tepat tiga hari lagi bangsa ini punya hajat memperingati Hari olah Raga Nasional yang jatuh tanggal 9 September .

Semoga pengesahan ini sekali lagi menjadi momentum awal bagi kebangkitan dunia olah raga di tanah air sehingga mampu berdiri terhormat ditengah percaturan internasional.Cukup menarik pidato Adhiyaksa dalam pendapat akhir Pemerintah atas RUU SKN. Hanya ada dua momentum bendera kita berkibar dan lagu Indonesia Raya berkumandang di dunia internasional, yakni saat kunjungan resmi kenegaraan Presiden RI dan saat olahragawan kita memenangkan medali emas dalam kejuaraan internasional.

Adalah kebanggaan berkibarnya bendera dan berkumandangnya lagu Indonesia Raya karena prestasi anak bangsa kita. (*)

Sumber : Harian SUARA MERDEKA, 17 September 2005
Selengkapnya...

Rabu, 04 Juni 2008

Wapres Protes Praktik Dokter

JAKARTA(SINDO)-Dokter yang gemar memberikan resep lebih dari tiga jenis obat dan membuka praktik hingga pukul 24.00 mendapat protes dari Wapres Jusuf Kalla.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ini menilai praktik dokter seperti itu sudah sangat berlebihan. Ituiah sebabnya masyarakat Indonesia lebih suka berobat diluar negeri.

"Di sini periksanya cepat, tapi resepnya ditulis lama karena panjangnya resep. Kalau tidak lima obat, tidak merasa enak," sindir Kalla di hadapan peserta Indomedica Expo 2008 di Jakarta Convention Center Hall A, Jakarta, kemarin.

Para peserta Indomedica Expo 2008 yang sebagian besar berprofesi sebagai dokter tampak tersenyurn saat mendengar sindiran Wapres tersebut. Menurut Kalla, resep obat yang berlebih ini secara tidak langsung mendorong masyarakai memilih berobat ke Malaysia atau Singapura. Sebab, jika dihitung, biaya pengobatan dalam negeri akan sama saja dengan biaya pengobatan di negara yang berbatasan dengan Indone­sia tersebut.

"(Di dalam negeri) murah konsultasinya, mahal obatnya. Jadi secara keseluruhan biaya pengobatan (di Indo­nesia) sama seperti ke Penang dan Singapura, di sana sekalian belanja," ujar Wapres.

Mengenai jam praktik dokter yang panjang, Wapres meminta kepada Departemen Kesehatan (Depkes) untuk membatasi praktik atau klinik dokter hingga pukul 19.00 WIB. Tujuannya agar para dokter memiliki waktu istirahat dan menambah wawasan mereka de­ngan membaca jurnal atau buku, "Maksimal 52 pasien. Ini supaya dokter bisa fresh dan bisa istirahat. Didunia ini cuma Indonesia negara yang dokter praktiknya sampai jam 12 malam,"ujar mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.

Anggota Komisi IX DPR Zuber Safawi memandang kritikan Wapres Jusuf Kalla sangat diperlukan bagi para dokter di Indonesia. Namun, kritikan itu jangan hanya ucapan tanpa mengedepankan fakta dan bukti konkret. "Itu bagus untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan dokter ke depan. Jadi tidak hanya praktiknya yang kenceng, tapi pelayanannya juga diperhatikan."kata Zuber.

Zuber mengatakan, praktik dokter yang selama ini dilakukan tidak bisa dikatakan seluruhnya berlebihan. Se­bab, ada juga praktik dokter yang tidak menarget waktu operasi sampai pukul 24.00 WIB. Memang, adanya kritikan dapat menjadi peringatan dan evaluasi bersama menyangkut pelayanan yang diberikan dokter.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, kendati tidak ada masukan dari Wapres, sebenarnya sudah banyak masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dokter yang semakin minim. Terlepas dari itu, dia berharap agar para dokter tidak hanya menarik harga yang tinggi, tapi juga memberikan pe­layanan terbaik yang sangai diharapkan masyarakat.
Zuber berharap, organi­sasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dapat memberikan imbauan supaya persoalan yang selama ini menjadi momok masyarakat dapat terselesaikan, "Yang penting pelayan­an, memberikan resep obat yang tidak berlebihan, dan biaya yang terjangkau di masyarakat," katanya.

Dengan pelayanan yang baik dan harga yang terjang­kau, diyakini masyarakat ti­dak akan berlomba-lomba berobat ke luar negeri. Se­lama ini, akibat pelayanan dan harga obat yang terlalu melambung, masyarakat Indonesia lebih memilih ber­obat ke rumah sakit luar ne­geri. "Kalau di hitung-hitung, ongkos berobat di luar negeri tidak jauh beda dengan di negeri sendiri," ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Besar IDI Fachmi Idris mengungkapkan, negara akan kehilangan devisa hampir Rp 20 triliun akibat banyaknya masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke Singa­pura. Angka ini diperoleh setelah menghitung rata-rata biaya yang dikeluarkan warga negara Indonesia (WNI) untuk berobat di Singapura dikalikan dengan prediksi jumlah WNI yang berobat ke negara tersebut sebanyak 100.000 jiwa pada 2010.Hasilnya, menurut dia, akan melebihi dana APBN yang pernah ada sepanjang sejarah anggaran kesehatan pascakemerdekaan Indonesia. "Kalaulah di tahun 2010 ter­sebut semua warga negara asing (WNA) yang berobat adalah bangsa Indonesia, de­ngan perhitungan rata-rata biaya dikeluarkan USD 10.000 – 20.000 (untuk biaya transportasi, penginapan, pengobatan, dan lain-lain), total devisa ne­gara yang hilang mencapai hampir Rp 20 triliun," papar Fachmi di Jakarta kemarin.Fachmi mengatakan, Si­ngapura telah menargetkan 1 juta warga WNA-untuk berobat ke negaranya pada 2012, Hingga 2006, tercatat WNA yang berobat ke Singapura sebanyak 400.000 jiwa.(maya sofia/m purwadi)

Sumber : Koran Sindo, 30 Mei 2008
Selengkapnya...

Ditemui Anggota DPR, Ratusan Buruh Pulang Berkonvoi Motor

Jakarta - Setelah puas dihampiri anggota DPR Effendy Choirie dan Zubair Syafawi akhirnya ratusan buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) luluh. Mereka membubarkan diri secara damai dengan berkonvoi motor. Mereka pulang ke Tangerang, Banten, dengan ratusan motor dan 4 bus.

Namun para buruh mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dikabulkan.

"Nanti kalau sampai BBM tidak diturunkan, kami akan menggelar aksi dengan massa berjumlah ratusan ribu pada Ultah SPN," ujar salah satu pendemo di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/5/2008). Mendengar itu, pendemo lainnya pun berteriak dan bertepuk tangan riuh.

Saat buruh bubar pulang dengan berkonvoi motor, kondisi jalan tidak menjadi macet. Puluhan polisi tampak mengatur lalu lintas. Setelah demo bubar, 5 tukang sapu langsung membersihkan jalan dari sampah-sampah berupa minuman dan poster serta bungkus rokok.(nik / fay)

Sumber : Detik.Com, 29 mei 2008
Selengkapnya...

 

BAHAN MAKALAH SEMINAR

Bagamaina Tampilan Blog ini Menurut Anda