Mukaddimah

Didorong oleh keinginan untuk berinteraksi dengan simpatisan, pendukung, kader dan seluruh masyarakat Jawa Tengah, Zuber Syawafi menghadirkan blog ini ke hadapan anda.

Sebagai profil wakil rakyat yang mencoba tetap konsisten dalam garis perjuangan reformasi, zuber bertekad untuk memantapkan langkahnya dalam memperjuangkan aspirasi untuk memberikan sumbangsih dalam mewujudkan tata kelola sistem demokrasi yang bersih dan profesional.

Melalui media ini, diharapkan hubungan silaturrahim, kontrol dan masukan-masukan yang konstruktif.Semuanya tentu dilandasi dengan niat agar Indonesia lebih Sejahtera....

Wassalam,

Guru dan Kualitas Pendidikan
Ujian Nasional yang Kehilangan Makna
BOS dan Sekolah Gratis
Ujian Nasional Yang Kehilangan Makna
Mengikis Diskriminasi Pendidikan
Pemerintah Didesak Segera Bereskan Jamkesmas
Stop Penggunaan Vaksin Antimeningitis
Memutus Rantai Gizi Buruk Selengkapnya...

Agustus, Dana Askeskin Habis

SEMARANG - Anggota Komisi IX DPR RI Zuber Safawi menyatakan dana asuransi kesehatan masyarakat miskin (Askeskin) dari pemerintah pusat dipastikan sampai Agustus ini akan habis. Pasalnya dari dana yang disiapkan pemerintah Rp 1,7 triliun itu ternyata hanya cukup sampai enam bulan dengan asumsi jumlah pengguna capai 76,6 juta jiwa.

''Pemerintah memutuskan anggaran senilai itu karena ada sisa dari alokasi tahun sebelumnya Rp 1,1 triliun. Ini kan aneh. Dengan jumlah peserta yang lebih besar, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih sedikit dengan harapan ada sisa anggaran,'' kata dia saat di Semarang, kemarin.
Anggota Dewan asal Jateng itu menjelaskan, pemerintah tidak memprediksi lonjakan klaim dari PT Askes terkait perubahan aturan. Dulu ada mekanisme pemilahan penyakit yang bisa ditangani oleh Puskesmas maupun rumah sakit. Namun sekarang, semua bebas berobat di rumah sakit sehingga penanganannya menjadi tanggung jawab Askes.
Dengan adanya perubahan aturan itu, Zuber berpendapat pemerintah telah melakukan kesalahan prediksi dalam melakukan penganggaran Askeskin. Dia menyebut, tahun 2005 dengan asumsi pengguna Askeskin 60 juta jiwa, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 1,3 triliun. Pada tahun 2006, dengan asumsi pengguna 60 juta jiwa, pemerintah meningkatkan anggaran menjadi Rp 2,5 triliun ditambah sisa dana tahun 2005 sebesar Rp 1,1 triliun.
Namun pada tahun 2007, dengan asumsi jumlah pengguna mencapai 76,6 juta jiwa, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran Rp1,7 trilun, dengan alasan, diperkirakan masih ada sisa tahun sebelumnya sebesar Rp1,1 triliun. (H37,H7 -77)

Sumber: Suara MerdekaSenin, 13 Agustus 2007
Selengkapnya...

Kasus Jamu Ilegal Rawan Kolusi

SEMARANG- Langkah Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dan penegak hukum dalam melakukan operasi terhadap produsen obat tradisional dan produk pangan harus diikuti dengan upaya penegakan hukum lebih tegas dan transparan. Sebab, anggota Komisi IX DPR-RI Zuber Safawi menduga ada indikasi munculnya praktik kolusi dalam penyelesaian kasus semacam itu.

BPOM, lanjut Zuber, berhasil mengidentifikasikan ada 26 merek kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, enam kasus pabrik obat tradisional, dan 42 produk pangan positif menggunakan formalin. Di samping itu, ditemukan ratusan kasus distribusi obat dan produk pangan. Tapi sampai saat ini tidak satu pun keputusan pengadilan atas kasus-kasus itu disampaikan pada masyarakat.
"Langkah operasi penggerebekan oleh BPOM perlu mendapatkan penghargaan. Namun agar lebih bermakna dan tidak mubazir perlu diikuti dengan pengawalan sampai putusan pengadilan," kata politikus dari PKS itu saat di Semarang, Rabu (5/9).
Adanya kecurigaan terjadi praktik kolusi, kata dia, wajar karena baik BPOM maupun pengadilan sampai saat ini tidak pernah menyampaikan kemajuan penangangan kasus-kaus pengawasan obat dan makanan itu. Baik dalam penelusuran hukum, penyelidikan, maupun penyidikan.
Tidak Tuntas
Berdasarkan pengamatan dia, banyak kasus terkait pelanggaran standar obat dan makanan tidak tertangani secara tuntas. Kalaupun ada putusan, sanksinya terkesan ringan, sehingga wajar jika selalu ditemukan pelaku dalam setiap operasi namun kasus serupa tetap muncul.
Zuber memberikan contoh, kasus terakhir yang diungkap di media yakni PT Shadewo Sinar Jaya di Purwokerto. Kasus ini sangat mungkin terjadi karena lemahnya penanganan hukum pada kasus sebelumnya.
Bisa jadi, para pelaku melihat kasus gudang obat ilegal di Tegal, dan kasus produk jamu yang mengandung bahan kimia pada obat yang diproduksi Dakota Cargo Purwokerto tidak ada kejelasan hukum, sehingga para produsen tetap berani beroperasi. "Saya kira perlu ada langkah tegas," ujar wakil rakyat dari Jateng itu.
Di samping penegakan hukum yang bisa menimbulkan efek jera, Zuber mengusulkan BPOM perlu segera menerapkan standar cara produksi yang baik atau good manufacturing practices (GMP) dan penyediaan dokumen informasi produk kosmetik (DIK). "Pembinaannya bisa dilakukan dengan pembinaan terprogram terhadap UKM yang ada, sehingga mereka benar-benar mampu memenuhi standar yang ada," ujarnya.
Anggota Komisi E DPRD Jateng Dra Siti Aisyah Dahlan menilai saat ini perhatian pemerintah daerah terhadap masalah perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang berbahaya masih sangat kurang. Hal itu terlihat dari tidak adanya program dalam upaya pencegahan ada atau beredarnya produk-produk semacam itu.
"Selalu dikaitkan dengan masalah kewenangan, seharusnya perlu ada campur tangan pemprov. Terlebih, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang banyak ditemukan kasus ini," tegasnya.(H7,H37-77)
Sumber: Suara Merdeka, Kamis, 06 September 2007
Selengkapnya...