JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah untuk memperluas balai latihan kerja dan memanfaatkan fasilitas sekolah menengah kejuruan sebagai upaya mengatasi pengangguran.
Menurut Anggota Komisi IX DPR Zuber Safawi, pemerintah diminta secara progresif mengatasi pengangguran terbuka yang jumlahnya terus bertambah dengan memperluas jenis dan jumlah balai latihan kerja (BLK) di seluruh Indonesia.
“Mengingat minimnya jumlah BLK yang berfungsi, ada opsi untuk memanfaatkan fasilitas SMK [sekolah menengah kejuruan] yang tersebar di berbagai daerah,” ujarnya, hari ini.
Dia memperkirakan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada 2012 masih di seputar angka 7% atau sekitar 8,4 juta orang dari total angkatan kerja, yakni sebanyak 120 juta orang.
Target pemerintah, lanjutnya, adalah menurunkan angka pengangguran menjadi sekitar 4% pada 2014.
Zuber menjelaskan untuk meningkatkan penyerapan pasar kerja dan pembukaan lapangan kerja baru, pemerintah harus berupaya menghasilkan sebanyak mungkin tenaga kerja terampil.
“Tenaga terampil salah satunya dapat diperoleh melalui pelatihan di BLK, sehingga diperlukan adanya revitalisasi balai latihan itu,” ungkapnya.
Namun, dia menambahkan hal itu terkendala oleh masih minimnya jumlah BLK yang berfungsi optimal, yakni dari 316 BLK di seluruh Indonesia ternyata hanya 20 balai yang berfungsi optimal.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menuturkan pada dasarnya tidak mungkin mengatasi sekitar 8 juta orang pengangguran dengan BLK yang ada.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah perlu melakukan terobosan kreatif yang ekstrim, karena jumlah SMK yang beragam dan jauh lebih banyak dan tersebar di setiap daerah.
Zuber menilai perlu dicari solusi dengan memanfaatkan SMK sebagai BLK tambahan, sehingga perlu ada kerja sama yang baik antara Menakertrans dan Mendikbud.
“Pemanfaatan SMK sebagai BLK dimungkinkan, terutama saat libur sekolah atau setiap libur akhir pekan, teknisnya dapat dirincikan oleh kedua kementerian terkait,” tuturnya.
Saat ini, jumlah SMK yang terdaftar di Indonesia mencapai 9.875 sekolah, terdiri dari SMK negeri maupun swasta dan tersebar di 33 provinsi.
Jumlah sekolah kejuruan itu masih akan terus bertambah, mengingat pemerintah berencana meningkatkan komposisi SMK terhadap SMU menjadi 60:40.
“Coba bandingkan dengan jumlah total BLK yang hanya 316 unit, terdiri dari UPTP atau UPTD [unit pelaksana teknis pusat dan daerah],” tukasnya.
Kerja sama antara SMK-BLK juga akan memberi manfaat bagi kedua instansi, sehingga hubungan mutualisme akan terbentuk, seperti transfer ilmu dan pelatihan antartenaga pendidik atau penempatan lulusan sekolah kejuruan dalam link pasar kerja.
(faa)
Sumber: Bisnis Indonesia, 24 Februari 2012
Menurut Anggota Komisi IX DPR Zuber Safawi, pemerintah diminta secara progresif mengatasi pengangguran terbuka yang jumlahnya terus bertambah dengan memperluas jenis dan jumlah balai latihan kerja (BLK) di seluruh Indonesia.
“Mengingat minimnya jumlah BLK yang berfungsi, ada opsi untuk memanfaatkan fasilitas SMK [sekolah menengah kejuruan] yang tersebar di berbagai daerah,” ujarnya, hari ini.
Dia memperkirakan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada 2012 masih di seputar angka 7% atau sekitar 8,4 juta orang dari total angkatan kerja, yakni sebanyak 120 juta orang.
Target pemerintah, lanjutnya, adalah menurunkan angka pengangguran menjadi sekitar 4% pada 2014.
Zuber menjelaskan untuk meningkatkan penyerapan pasar kerja dan pembukaan lapangan kerja baru, pemerintah harus berupaya menghasilkan sebanyak mungkin tenaga kerja terampil.
“Tenaga terampil salah satunya dapat diperoleh melalui pelatihan di BLK, sehingga diperlukan adanya revitalisasi balai latihan itu,” ungkapnya.
Namun, dia menambahkan hal itu terkendala oleh masih minimnya jumlah BLK yang berfungsi optimal, yakni dari 316 BLK di seluruh Indonesia ternyata hanya 20 balai yang berfungsi optimal.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menuturkan pada dasarnya tidak mungkin mengatasi sekitar 8 juta orang pengangguran dengan BLK yang ada.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah perlu melakukan terobosan kreatif yang ekstrim, karena jumlah SMK yang beragam dan jauh lebih banyak dan tersebar di setiap daerah.
Zuber menilai perlu dicari solusi dengan memanfaatkan SMK sebagai BLK tambahan, sehingga perlu ada kerja sama yang baik antara Menakertrans dan Mendikbud.
“Pemanfaatan SMK sebagai BLK dimungkinkan, terutama saat libur sekolah atau setiap libur akhir pekan, teknisnya dapat dirincikan oleh kedua kementerian terkait,” tuturnya.
Saat ini, jumlah SMK yang terdaftar di Indonesia mencapai 9.875 sekolah, terdiri dari SMK negeri maupun swasta dan tersebar di 33 provinsi.
Jumlah sekolah kejuruan itu masih akan terus bertambah, mengingat pemerintah berencana meningkatkan komposisi SMK terhadap SMU menjadi 60:40.
“Coba bandingkan dengan jumlah total BLK yang hanya 316 unit, terdiri dari UPTP atau UPTD [unit pelaksana teknis pusat dan daerah],” tukasnya.
Kerja sama antara SMK-BLK juga akan memberi manfaat bagi kedua instansi, sehingga hubungan mutualisme akan terbentuk, seperti transfer ilmu dan pelatihan antartenaga pendidik atau penempatan lulusan sekolah kejuruan dalam link pasar kerja.
(faa)
Sumber: Bisnis Indonesia, 24 Februari 2012