Pemerintah Diminta Perkuat Peran BPOM

Anggota Komisi IX DPR Zuber Safawi mengatakan sudah saatnya pemerintah memperkuat peran dan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar bisa lebih efektif menjalankan tugasnya sebagai pengawas produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia.

“Saya melihat BPOM perlu lebih diperkuat baik dari sisi birokrasinya maupun perannya di lapangan agar hasil pengawasan yang dilakukan dapat lebih efektif. Ini mengingat tantangan pengawasan dan tindakan terhadap produk obat dan makanan illegal kian kompleks”, ujar Zuber.

Menurut Zuber, program reformasi ditubuh BPOM perlu segera direalisasi agar badan pengawas ini mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM dan manajemennya.
“Saya berharap dengan reformasi dan penguatan SDM, BPOM mampu membuat sistem yang lebih efektif terutama dalam hal koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengasan produk obat dan pangan. Saya juga menyambut positif adanya fakta integritas yang telah dilakukan jajaran eselon I dan II di BPOM”, tandasnya.

Zuber berharap Pemerintah memberi kewenangan kepada BPOM untuk mengawasi titik-titik pintu masuk ke Indonesia sehingga bisa mengantisipasi adanya produk obat dan makanan illegal yang datang dari luar negeri.

“Kita tahu ada ratusan pintu masuk ke Indonesia yang tidak diawasi oleh Bea Cukai sehingga amat rentan untuk diseludupi barang-barang illegal. Di sini harusnya peran BPOM bisa lebih kuat, jadi tidak sekedar mengawasi produk yang beredar di pasaran”, kata Zuber serius.

Minimnya perangkat SDM dan luasnya wilayah yang harus diawasi juga turut mempengaruhi kinerja pengawasan BPOM sehingga pemerintah perlu memikirkan penambahan jumlah SDM di BPOM khususnya pada bagian pengawas lapangan.

“Selama ini kita lihat BPOM harus dibantu oleh pemerintah Kota/Kabupaten untuk mengawasi produk-produk di daerah-daerah. Ke depan, BPOM diharapkan dapat memiliki satgas dalam jumlah yang ideal sehingga peran pengawasan dapat lebih dioptimalkan”, ungkap Zuber.

Berita Okezone Kamis 28 Januari 2010