Data Depkes Dinilai tidak Akurat

"Dari kunjungan saya ke beberapa provinsi seperti Jawa Tengah, ternyata banyak masyarakat desa tidak mengetahui bahwa desa mereka telah ditunjuk sebagai Desa Siaga," ungkap anggota Komisi IX DPR RI dari Faksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zuber Safawi pada acara rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari di Jakarta, kemarin. Namun, Zuber menolak membeberkan hasil temuannya itu. Tetapi, anggota DPR itu menyatakan memiliki data soal Desa Siaga. Tdak hanya itu, ia juga menduga pemerintah provinsi telah menyampaikan data Desa Siaga tidak sesuai de­ngan fakta di lapangan. "Data Desa Siaga di tiap provinsi selalu genap. Ada provinsi menya­takan memiliki 5.000 Desa Siaga, dan provinsi lain memiliki 6.000 Desa Siaga. Masa semua datanya (genap) seperti itu," ujar Zuber. Selain itu, Zuber mengkritik pro­ses pelaksanaan Desa Siaga yang dilakukan Depkes. Menurutnya, koordinasi antara pusat dan daerah tidak berjalan. Buktinya, banyak warga desa yang tidak mengetahui apa yang dimaksud Desa Siaga. Depkes juga dinilai tidak cermat dalam mengeluarkan program. Pasalnya, katanya, jumlah sumber daya manusia (SDM) terutama bidan harus ada dalam setiap pos kesehatan desa (poskesdes) yang notabene merupakan syarat Desa Siaga. Faktanya, jumlah bidan masih belum mencukupi untuk memenuhi target pembentukan sekitar 28 ribu Desa Siaga. "Seharusnya, Depkes mempersiapkan jumlah bidan tersebut. Apalagi, sesuai ketentuan pihak pemerintah daerah tidak boleh mengangkat tenaga bidan honorer," ujarnya. Zuber mengusulkan kepada Depkes agar membuat surat keputusan bersama (SKB) dengan Depdagri. Pasalnya, dengan diterapkannya otonomi daerah, Depkes ti­dak dapat memantau atau menginstruksikan pada jajaran Dinas Ke­sehatan di daerah-daerah. Hal senada disampaikan anggota Komisi IX DPR Mariani A Baramuli. la menilai banyak program Depkes yang tidak akan berjalan baik. Salah satunya Desa Siaga.

Depkes bantah

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes Sri Astuti Suparrnanto membantah pernyataan anggota DPR tersebut. "Jumlah Desa Siaga 2006 itu valid. Ada datanya dan silakan dicek," ujarnya. Perihal SKB dengan Depdagri, ia mengaku Depkes telah membuat itu. Buktinya, lanjut Sri, saat ini berkat SKB tersebut telah terbentuk beberapa Desa Mandiri yang me­rupakan bibit terbentuknya Desa Siaga. Terkait dengan jumlah bidan, menurut Sri, pada 2006 telah terdapat 12.600 bidan untuk 12 ribu Desa Siaga. Sedangkan pada 2007 telah disiapkan 30 ribu bidan yang akan dipersiapkan dari berbagai daerah. Sebelumnya, Sri mengaku sebanyak 60% dari 68.816 desa di Indo­nesia telah memiliki bidan. Sebagian besar desa yang kini belum me­miliki bidan adalah desa-desa yang berada di daerah pedalaman di luar Pulau Jawa. Saat ini, menurul Sri, total jumlah bidan yang ada di desa-desa diper-kirakan hanya tinggal 30 ribu orang. Padahal, sebelumnya pada era 1990-an terdapat sekitar 54 ribu bidan desa. Diperkirakan jumlah bidan, baik di desa maupun di kota, saat ini mencapai 70 ribu bidan.

(Sumber: MEDIA INDONESIA, Selasa 5 Juni 2007)