Malaysia Didesak Meminta Maaf

”Tindakan tidak beradab, seperti tak punya Tuhan, agama dan leluhur”

JAKARTA- Sejumlah anggota Dewan Perwakilan rakyat mengecam tindakan anggota Plis Diraja Malaysia dan Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (Rela) yang memerkosa EW, tenaga kerja Indonesia. Mereka mendesak pemerintah Indonesia segera mengajukan protes keras kepada pemerintah Malaysia.

”Pemerintah harus melakukan protes kepada Malaysia. Peristiwa ini seperti mengulang penganiayaan wasit karateka dari Indonesia oleh oknum polisi Malaysia, ” kata anggota Komisi Tenaga Kerja DPR, Zuber Safawi, saat dihubungi Tempo kemarin.

Selain harus mengusut tuntas dan terbuka, ujar Politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini, Malaysia harus menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada korban, keluarga korban dan rakyat Indonesia. ”sebagai sebuah bangsa harga diri kami merasa diinjak-injak oleh oknum polisi tersebut. Secara resmi pemerintah Malaysia harus meminta maaf” katanya.

Hal senada diungkapkan Toeti Indarsih Loekman Soetrisno, anggota Komisi Tenaga Kerja dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Ia menilai kasus kekerasan oleh aparat kepolisian Malaysia dan Rela terjadi karena posisi tawar Indonesia sangat lemah. ”Perlakuanaparat Malaysia kejam dan tisak manusiawi, tapi Indonesia tidak pernah berbuat apa-apa,” katanya.

Pada 8 September lalu, EW, tenaga kerja Indonesia asal Lampung, diperkosa secara biadab oleh 12 orang di Muar, 150 kilometer dari Selangor, Malaysia. Selain melibatkan sekelompok Rela, dalang aksi itu adalah anggota polisi Malaysia berpangkat rendah. Sepuluh pelaku pemerkosaan sudah ditangkap.

Kepala badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoneisa Jumhur Hidayat juga sangat gerah dengan munculnya kasus pemerkosaan massl itu. Ia meminta Malaysia segera membubarkan Rela ”Tindakan Rela itu seperti tak punya Tuhan , agama dan leluhur, ’ katanya di Jakarta kemarin.

Sementara itu Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Departemen Luar Negeri Teguh Wardoyo membantah tudingan bahwa pemerintah Indonesia tidak melakukan upaya hukum atas kasus-kasus yang menimpa pekerja Indonesia selama ini, termasuk EW. Jalur bilateral dan internasional sudah ditempuh, tapi hasilnya nihil. Menurut dia, sistem kenegaraan di Malaysia menghambat dilakukannya penegakan hukum. ”itu kan negara zalim, jadi hukumnya amburadul,” ujarnya kemarin.

Berkaitan dengan rencana Migrant Care, lembaga swadaya untuk buruh migran, yang akan mengadukan Malaysia kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, pihakDepartemen Luar Negeri mendukungnya. ”Silakan saja. Dewan HAM memang memiliki prosedur untuk itu”, kata Direktur HAM Departemen Luar negeri Wiwiek Setyawati.
Dihibungi terpisak, Duta besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Zainal Abidin Zain, mengaku tak tahu harus berkomentar apa tentang kasus pemerkosaan yang menimpa EW tersebut. ”Saya tak tahu harus kata apa. Itukan ada di pusat. Saya tak terima laporannya” kata Zainal emarin

Sumber: Koran TEMPO, Rabu, 3 Oktober 2007